Bila tingkat kesehatan demokrasi Indonesia diukur, kira-kira hasil penilaian indeks demokrasinya bagaimana ya?
Sobat Zenius, gue punya puisi nih buat elo. Ehem ehem, dengerin ya.
Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
Esensi pers dan kebebasan melekat
Musyawarah dilakukan hingga mufakat
Orang-orang setuju, pemimpin pun diangkat
Kedaulatan rakyat hakiki
Rakyat hepi kesejahteraan terpenuhi
Aspirasi dengan sepenuh hati
Suara rakyat merupakan kunci
Itulah ciri-ciri demokrasi
Gimana puisi gue, Sobat Zenius? Di situ elo bisa melihat beberapa contoh ciri-ciri demokrasi tuh. Berarti, sebuah negara demokrasi, termasuk negara kita, harusnya mengimplementasikan berbagai hal di atas.
Kalau seandainya elo harus menilai negara kita tercinta, Indonesia, dengan skala 1 sampai 10, kira-kira gimana sih demokrasi negara kita ini? Apakah ciri-ciri tadi sudah dilaksanakan?
Wah, kalau harus menilai sendiri, bingung juga ya. Rasanya butuh semacam rubrik penilaian untuk menentukan angka yang pantas didapatkan Indonesia.
Nah, ternyata ada lho sebuah indikator yang disebut Indeks Demokrasi, yang digunakan untuk mengukur kesehatan demokrasi suatu negara, Sobat Zenius.
Tentunya indeks demokrasi tersebut diteliti dengan suatu metode yang nggak asal-asalan. Ada berbagai aspek yang dijadikan landasan untuk mendeskripsikan kondisi demokrasi suatu negara.
Seperti apa ya indeks demokrasi itu, dan bagaimana kondisi demokrasi Indonesia menurut indeks tersebut?
Yuk, kita bahas bersama-sama.
Daftar Isi
Apa itu Indeks Demokrasi?
Berdasarkan kamus bahasa Inggris Merriam Webster, index memiliki berbagai arti, salah satunya rasio atau angka yang diambil dari berbagai observasi untuk dijadikan indikator atau pengukur.
Jadi, indeks demokrasi bisa dikatakan merujuk pada pengukuran tingkat atau kesehatan demokrasi berdasarkan dengan suatu indikator.
Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur indeks demokrasi dan siapa yang menentukan indikator pengukurannya?
Kita mulai dari membahas siapa pihak yang melakukan penelitian indeks demokrasi terlebih dahulu ya.
BACA JUGA: Penalaran Sejarah: Kenapa Manusia Memilih Berdemokrasi?
Economist Intelligence Unit
Berdasarkan situs resminya, Economist Intelligence Unit sudah mempublikasikan hasil penelitian indeks demokrasi sejak 2006.
Pada awalnya, laporan indeks demokrasi tersebut dipublikasikan setiap dua tahun sekali, yaitu pada 2006, 2008, dan 2010.
Setelah tahun 2010, laporan indeks tersebut dipublikasikan setahun sekali hingga sekarang. Kalau elo penasaran sama hasil dari penelitian tiap tahunnya, elo bisa dengan mudah Smengakses PDF-nya dari internet secara gratis lho.
Sekarang pertanyaannya, Economist Intelligence Unit (EIU) ini asalnya dari mana dan siapa saja peneliti yang ikut berkontribusi?
EIU sebenarnya merupakan divisi penelitian dan analisis The Economist Group, sebuah perusahaan yang berhubungan dengan surat kabar The Economist.
Sebagai surat kabar internasional, The Economist banyak mengulik isu dalam berbagai bidang (teknologi, geopolitik, keuangan, dan ekonomi) serta melakukan penelitian secara global.
Untuk melakukan penelitian secara global, tentu dibutuhkan ahli ekonomi, industri, politik, serta konsultan yang memiliki kemampuan untuk menyediakan data, riset, dan analis.
Hingga saat ini, berdasarkan situs resmi EIU, terdapat lebih dari 100 ahli dan ekonom dari berbagai negara yang menjadi bagian dari tim peneliti mereka.
Oke, Sobat Zenius. Itulah pembahasan singkat soal identitas pihak yang melakukan penelitian dan analisis untuk laporan indeks demokrasi.
Metodologi dan Aspek Indeks Demokrasi
Untuk menganalisis indeks demokrasi tiap negara, EIU menyusun 60 indikator berdasarkan lima kategori sebagai berikut.
- The election process dan pluralism (proses dan keragaman para kandidat pemilu)
- The functioning of government (pemerintahan yang berfungsi dengan baik)
- Civil liberties (kebebasan sipil)
- Political participation (partisipasi masyarakat dalam dunia politik)
- Political culture (budaya politik di negara tersebut)
Tiap indikator (berupa pertanyaan atau pernyataan) yang dibuat berdasarkan kategori di atas kemudian diberi tiga pilihan dengan tiga skor yang berbeda, yaitu 0, 0.5, dan 1.
Setelah mendapatkan data tersebut dari ahli serta peneliti tiap negara yang bisa menjawab pertanyaan maupun pernyataan yang disediakan, tim EIU kemudian memberikan nilai dengan skala 0 hingga 10 untuk tiap kategori.
Nilai indeks demokrasi suatu negara didapatkan dengan mencari skor rata-rata nilai seluruh lima kategori tadi.
Nah, nilai index yang didapatkan dari metodologi di atas kemudian digunakan untuk menentukan tipe rezim sebuah negara sebagai berikut.
| Nilai | Tipe Rezim (Jenis Demokrasi) |
| 8<X | Full democracies (demokrasi penuh) |
| 6<X≤8 | Flawed democracies (demokrasi tidak sempurna) |
| 4<X≤6 | Hybrid regimes (rezim campuran) |
| X≤X | Authoritarian regimes (rezim otoriter) |
Sobat Zenius, melihat tabel di atas, elo mungkin mulai bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan tipe-tipe rezim tersebut?
Oleh karena itu, kita bahas jenis demokrasi atau tipe rezim berdasarkan indeks demokrasi di bagian selanjutnya ya.
Jenis Demokrasi Menurut Indeks Demokrasi
Dari 4 jenis demokrasi tadi, kira-kira Indonesia masuk yang mana nih? Coba deh baca penjelasan jenis-jenis demokrasi berdasarkan apendiks laporan EUI di bawah ini dan tebak Indonesia termasuk kategori apa.
Demokrasi penuh (full democracies) merujuk pada negara yang menghormati kebebasan pribadi dan politik, serta menjalankan budaya politik yang kondusif sesuai dengan prinsip demokrasi. Bangsa seperti ini memiliki sistem pengawasan pemerintah, pengadilan independen, pemerintahan yang berjalan, dan media mandiri yang beragam.
Jadi, bisa disimpulkan, bahwa negara demokrasi penuh menjalani prinsip-prinsip demokrasi secara ideal, di mana pemerintah nggak semena-mena karena pengadilan dan media nggak di bawah kekuasaan pemerintah.
Beberapa contoh dari negara dengan demokrasi penuh di tahun 2021 mencakup Finlandia, Kanada, Norwegia, Swedia, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, demokrasi tidak sempurna (flawed democracies), di mana pemilihan umum dilaksanakan secara bebas dan adil. Namun, masih ada masalah, misalnya seperti pelanggaran kebebasan media dan sedikit tekanan para oposisi politik.
Selain isu tersebut, bisa juga ada masalah lainnya yang terjadi seperti budaya politik yang belum terlalu berkembang, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam politik, dan masalah-masalah pada pemerintah.
Beberapa negara besar termasuk Amerika Serikat, Yunani, dan lain sebagainya, masuk dalam kategori ini, berdasarkan laporan EIU 2021 yang dipublikasikan tahun ini.
Pada negara dengan rezim campuran (hybrid regime), rentan terjadi kecurangan pada pemilu. Sehingga, demokrasi yang adil dan bebas pun sulit tercapai.
Pemerintah pun memberi tekanan dan cenderung berkuasa, dengan menekan pihak posisi, mempengaruhi pengadilan, melakukan korupsi, dan mengancam media.
Partisipasi masyarakat pun rendah dan budaya politik jadi tidak berkembang. Negara seperti Bangladesh, Honduras, Meksiko, Turki, dan lain sebagainya, ikut masuk dalam kategori ini.
Artinya, masyarakat negara-negara tersebut masih punya suara ya, namun memang pengaruh kekuasaan pemerintah cukup kuat dan memberi tekanan terhadap berbagai pihak, baik itu media, badan pengawas, dan kelompok oposisi.
Terakhir, rezim otoriter (authoritarian regime), dimana keragaman politik benar-benar nggak ada atau terbatas banget.
Biasanya, negara dengan kekuasaan monarki absolut atau diktator, masuk ke dalam kategori ini. Pemerintah benar-benar berkuasa penuh, sehingga rakyat nggak memiliki kebebasan.
Kalaupun ada pemilihan umum, prosesnya dikontrol, nggak adil dan nggak bebas. Media pun biasanya dimiliki negara, sehingga berita pun sesuai dengan keinginan penguasa. Pengadilan dan badan pengawas juga berada di bawah pemerintah.
Apa saja contoh negara yang termasuk dalam kategori rezim otoriter? Arab Saudi, Cina, Iran, Kamboja, dan Korea Utara adalah contoh beberapa negara yang masuk ke dalam kategori ini.
Nah, itulah pembahasan singkat soal 4 jenis demokrasi atau rezim pada indeks demokrasi. Menurut elo, Indonesia masuk yang mana nih?
Kita coba cari tahu ya, apakah tebakan elo tepat atau nggak dengan melihat indeks demokrasi dunia yang terbaru.
Indeks Demokrasi Indonesia dan Dunia Terbaru
Di tahun 2022 ini, EUI sudah mempublikasikan laporan indeks demokrasi dunia untuk tahun 2021 dengan judul Democracy Index 2021: The China challenge.
Judul tersebut diambil karena laporan kali ini menyoroti bagaimana Cina sebagai negara yang cukup kuat, memiliki indeks demokrasi yang rendah.
Laporan EUI 2021 meliputi skor indeks demokrasi dari 167 negara dengan 21 negara termasuk kategori demokrasi penuh, 53 negara masuk demokrasi nggak sempurna, 34 negara termasuk rezim campuran, dan 59 negara termasuk rezim otoriter.
Hayoo… kira-kira apa negara dengan nilai tertinggi dan terendah? Eng ing eng… jawabannya Norwegia berhasil menyabet peringkat pertama dengan skor 9,75.
Bagaimana dengan peringkat terakhir?
Di tahun 2020, Korea Utara berada di posisi terakhir dengan skor 1,08. Di laporan terbaru tahun 2021, Afghanistan merebut posisi Korea Utara dengan skor 0,32.
Penurunan skor Afghanistan yang drastis tersebut berhubungan dengan adanya aksi Taliban di tahun yang sama.
Menariknya, pada laporan tersebut, Indonesia disebut-sebut sebagai salah negara dengan peningkatan nilai terbaik lho!
Bisa dilihat peningkatannya di bawah ini.
Grafik di atas menunjukkan 10 negara dengan peningkatan nilai terbaik, dan 10 negara dengan penurunan nilai terburuk.
Nah, Indonesia berhasil meningkatkan indeks demokrasinya dibanding pada tahun 2020. Memang sih, pada tahun 2020, Indonesia sempat mengalami penurunan indeks demokrasi (DW, 2021).
Bahkan, media asal Jerman, Deutsche Welle yang biasa lebih dikenal dengan singkatannya, DW, pernah mempublikasikan artikel dengan judul Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Catat Skor Terendah dalam 14 Tahun Terakhir di tahun 2021.
Eh, kita belum menjawab pertanyaan sebelumnya nih. Jadi, di tahun 2021, Indonesia mendapatkan nilai berapa dan termasuk kategori apa ya?
Dengan skor indeks demokrasi sebesar 6,71, Indonesia berada di peringkat ke-52 dan termasuk dalam kategori negara dengan demokrasi yang nggak sempurna.
Berarti, Indonesia secara relatif telah menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, masih ada berbagai masalah maupun isu terjadi yang nggak sesuai dengan negara demokrasi yang ideal.
Jadi, memang betul Indonesia mengalami peningkatan. Tapi, bukan berarti skor indeks demokrasi Indonesia tinggi ya.
Selain EIU, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia juga melakukan penghitungan indeks demokrasi lho.
BPS sendiri merupakan organisasi pemerintah yang bergerak di bidang penelitian dan penyediaan data statistik. Apabila elo ingin melihat indeks demokrasi tiap provinsi, elo bisa coba cek situs resmi BPS.
Perlu diketahui, bahwa penghitungan yang dilakukan oleh BPS memiliki skala dan rumus yang berbeda dengan metodologi EIU. Maka, hasilnya pun memiliki interpretasi yang berbeda.
Sehingga, elo perlu baca baik-baik penjelasan dari BPS ya.
Oke deh, Sobat Zenius. Itulah pembahasan singkat mengenai indeks demokrasi. Sekarang, elo sudah tahu deh bagaimana indeks demokrasi Indonesia berdasarkan laporan EIU serta bagaimana cara mendapatkan skor tersebut.
Apabila elo punya saran atau pertanyaan, langsung saja ya tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di artikel selanjutnya.
BACA JUGA:
Mengenal Jenis-Jenis Demokrasi
Gimana sih Demokrasi Athena Zaman Yunani Kuno?
Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia (Orde Lama-Reformasi)
Leave a Comment