Latar Belakang dan Visi Pemerintahan Masa Orde Baru – Materi Sejarah Kelas 12

Kenapa, ya, disebut pemerintahan masa Orde Baru? Apa yang menyebabkan Soeharto bisa menjadi presiden menggantikan Soekarno?

Yuk, cari tahu sejarah lengkapnya di artikel ini!

Latar Belakang Orde Baru

Sebelum elo memahami tentang pemerintahan Orde Baru, elo harus tahu dulu penyebab terjadinya peralihan pemerintahan dari Soekarno kepada Soeharto.

Di akhir masa pemerintahan Soekarno, kondisi politik dan ekonomi Indonesia tidak bisa disebut stabil, guys. Dari tahun 1950 hingga 1960-an, persaingan kelompok-kelompok politik yang ada di Indonesia saat itu seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Masyumi, dan NU semakin panas.

Ditambah lagi, Soekarno memutuskan untuk mengganti sistem parlemen dengan Demokrasi Terpimpin. Keputusan ini membuat persaingan antara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan PKI semakin sengit. Terlebih, PKI berniat untuk mempersenjatai diri pula.

Puncaknya adalah peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang menewaskan enam pejabat tinggi TNI, termasuk Letjen TNI Ahmad Yani. 

Peristiwa ini membuat masyarakat Indonesia marah, guys. Soekarno dituntut untuk menghukum para pelaku. Tapi Soekarno malah enggan melakukan tindakan apapun. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap Soekarno semakin menurun.

Di luar masalah politik, kondisi ekonomi Indonesia juga memburuk. Tahun 1966 saja, inflasi Indonesia telah mencapai 600 persen.

Nah, elo bayangin, deh. Kondisi politik lagi ricuh, harga-harga barang juga naik. Nggak heran dong, kalau masyarakat saat itu melakukan demo memprotes kebijakan Soekarno?

Tanggal 11 Maret 1966, Soekarno sedang memimpin sidang kabinet. Tiba-tiba, ajudannya melaporkan kalau di sekitar Istana Negara ada pasukan tidak dikenal. Waduh, bikin panik nggak, tuh? Tentu saja ajudan-ajudan Soekarno saat itu langsung panik.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Soekarno berangkat ke Istana Bogor bareng Wakil Perdana Menteri (Waperdam) I Dr. Subandrio dan Waperdam III Chaerul Saleh. Sementara, Waperdam II Dr. Johannes Leimena menggantikan Soekarno memimpin sidang kabinet.

Sesampainya di Istana Bogor, Soekarno diminta untuk mengambil tindakan tegas untuk mengatasi keadaan di Jakarta. Sebagai tanggapan, Soekarno mengeluarkan surat perintah yang menunjuk Letnan Jenderal (Letjen) Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan Indonesia. Surat perintah ini dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar.

Surat perintah inilah yang nantinya menjadi dasar pengangkatan Soeharto sebagai presiden kedua Indonesia menggantikan Soekarno.

Baca Juga: Demokrasi Liberal, Kala Pemerintahan Indonesia Dikepalai Perdana Menteri

Visi Pemerintahan Orde Baru

Masa Orde Baru berlangsung pada kurun waktu 32 tahun, tepatnya dari 1966 hingga 1998. Lama sekali, ya?

Pemerintahan Orde Baru sendiri punya visi, yaitu menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan tidak menyimpang di setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Artinya, tatanan kehidupan negara dan bangsa disesuaikan dengan aturan yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945.

Supaya pemerintahan yang sesuai Pancasila dan UUD 1945 ini terwujud, Soeharto membentuk kabinet baru yang disebut Kabinet Ampera. Kabinet ini punya program kerja sebagai berikut:

• Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan.
• Melaksanakan pemilihan umum.
• Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif untuk kepentingan nasional.
• Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan anti kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Penerapan Pancasila dan UUD 1945 ini membuat pemerintah Orde Baru mempunyai kebijakan politik dan ekonomi yang kuat.

Secara politik, pemerintahan Orde Baru memberikan peranan yang cukup besar kepada ABRI. Pejabat-pejabat penting ABRI menduduki posisi-posisi penting baik di pemerintahan maupun legislatif.

Di sisi ekonomi, pemerintahan Soeharto menerapkan program swasembada pangan. Program ini dibuat agar masyarakat bisa mendapatkan bahan makanan dengan harga yang terjangkau. Program ini berjalan sukses pada tahun 1984 hingga 1988.

Meski pada beberapa aspek pemerintahannya terbilang sukses, bukan berarti pemerintahan Soeharto nggak punya sisi negatif, lho.

Di masa pemerintahannya ini, kebebasan berpendapat dibatasi banget. Ibaratnya, elo nge-tweet kritik terhadap pemerintah saja bisa langsung ditangkap dan dipenjara. 

Selain itu, korupsi dan nepotisme juga marak terjadi di badan pemerintahan Soeharto. Efeknya, ketimpangan antara masyarakat berekonomi tinggi dan rendah terasa sangat nyata. 

Ketimpangan yang semakin besar ini mendorong masyarakat untuk melakukan demo besar-besaran di berbagai wilayah di Indonesia. Hingga akhirnya, di tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan berhenti dari jabatannya dan digantikan oleh B. J. Habibie.

Baca Juga: Daftar Presiden Era Reformasi dan Kebijakannya – Materi Sejarah Kelas 12

Contoh Soal Sejarah Orde Baru

Surat Perintah Sebelas Maret, merupakan surat mandat yang diberikan oleh Soekarno kepada ….

a. Soekarni

b. Letjen Soeharto

c. Mayjen Basoeki Rachmat

d. Brigjen Amir MAchmud

e. Brigjen M. Yusuf

Supersemar adalah surat perintah yang diberikan Soekarno kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan. Jadi, jawabannya adalah B.

Nah, pemerintahan Orde Baru punya sisi positif dan negatifnya. Seandainya elo bisa memilih, apa elo mau hidup di era pemerintahan Soeharto ini?

Sobat Zenius, apakah sekarang elo jadi lebih paham sama latar belakang dan visi pemerintahan Soeharto saat Orde Baru? Kalau belum dan elo masih merasa kesulitan dalam memahami materi sejarah, coba ikuti tips-tips dari video Zenius di bawah ini!

Jangan lupa baca materi sejarah lainnya dengan klik link berikut, ya!

Baca Juga: Penyebab dan Dampak Krisis Moneter 1998 – Materi Sejarah Kelas 12

Referensi

• Ricklefs, MC. (2007). Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta
• Modul Sejarah Indonesia Kelas XII. (2020). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan