Kebijakan Politik Luar Negeri Pada Masa Orde Baru – Materi Sejarah Kelas 12

Ketika membicarakan politik luar negeri pada masa orde baru, maka pembahasan kita nggak akan jauh-jauh dari pasca-Dwikora yang menyebutkan bahwa kita akan kembali ke politik luar negeri bebas aktif. politik bebas aktif memang merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-1 dan ke-4.

Nah, ini ada pengertian politik bebas aktif yang tertulis dalam UU RI No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Jadi, pada masa Demokrasi Terpimpin, politik kita itu berubah menjadi condong ke blok barat (komunis). Sehingga, ketika masa Orde Baru, ingin adanya perbaikan politik dari komunis kembali menjadi bebas aktif.

Baca juga: Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia (Orde Lama-Reformasi)

Kebijakan Politik Luar Negeri pada Masa Orde Baru

Landasan kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru ditetapkan dalam Tap No. XII/MPRS/1966. Berdasarkan Tap MPRS tersebut, politik luar negeri RI akan mengabdikan diri kepada kepentingan nasional. 

Itulah mengapa ketika ada penyimpangan politik luar negeri Orde Baru yang condong ke salah satu blok ideologi, hal itu nggak dibenarkan. Sehingga, untuk meluruskan kembali politik bebas aktif, Indonesia melakukan beberapa hal sebagai berikut.

1. Indonesia kembali masuk PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
2. Baikan dengan Malaysia.
3. Kerja sama ASEAN.

Uraiannya akan dibahas di poin selanjutnya. Sekarang, coba elo lihat dulu timeline politik luar negeri pada masa Orde Baru berikut ini sebagai gambaran ke poin selanjutnya.

Baca juga: Contoh Kasus Korupsi Kolusi Nepotisme pada Masa Orde Baru – Materi Sejarah Kelas 12

Langkah yang Dilakukan Indonesia untuk Meluruskan Politik Bebas Aktif

Sebelumnya, gue udah menyinggung sedikit mengenai kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru. Sebagai wujud pelaksanaan politik bebas aktif, Indonesia melakukan langkah-langkah seperti berbaikan dengan Malaysia, Indonesia kembali masuk PBB, dan menjalin kerja sama ASEAN. Langsung aja kita rincikan satu per satu ya.

Normalisasi Hubungan Indonesia dengan Malaysia

Setelah diumumkannya Dwikora pada tanggal 3 Mei 1964, Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Tindakan tersebut jelas merupakan penyimpangan politik luar negeri Orde Baru yang bebas aktif.

Akhirnya, pada Persetujuan Bangkok tanggal 29 Mei-1 Juni 1966 dicetuskan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia. Perundingan tersebut diwakili oleh Adam Malik selaku Menteri Utama Indonesia dan Tun Abdul Razak selaku Wakil Perdana Menteri Malaysia.

Persetujuan tersebut menghasilkan tiga hal pokok, yaitu:

1. Terserah Sabah dan Serawak. Artinya, rakyat Sabah dan Serawak (yang ada di Pulau Kalimantan) diberikan kebebasan untuk memilih kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.
2. Berbaikan dengan Malaysia. Artinya, Indonesia-Malaysia akan menghentikan segala bentuk permusuhan.
3. Berteman dengan Malaysia. Artinya, Indonesia-Malaysia setuju untuk memulihkan hubungan diplomatik.

Note, ini nggak penting, tapi harus gue sampaikan. Jadi, baikan belum tentu berteman ya, guys. Makanya dipakailah analogi baikan dan berteman. Setelah permusuhan, baikan itu artinya, “Eh, udahan musuhannya ya, kita stop permusuhan, capek gue.” 

Apakah abis itu bisa langsung berteman? Ada yang nggak, kan. Nah, Indonesia-Malaysia memutuskan untuk berteman lagi, “Oke, kita berteman lagi ya, kita lanjutkan hubungan kita seperti dulu lagi!”. Kayak baikan sama mantan nggak sih? Hehehe.

Nah, hasil perundingan tersebut ditandatangani pada Jakarta Accord tanggal 11 Agustus 1966.

Indonesia Kembali Masuk Menjadi Anggota PBB

Sebenarnya, Indonesia sudah aktif menjadi anggota PBB sejak 28 September 1950. Yap, pada masa pemerintahan Soekarno. Tapi, setelah 15 tahun bergabung, tepatnya tanggal 1 Januari 1965, Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB dengan alasan bahwa Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap PBB.

Ya gimana sih elo bayangin aja deh, orang lagi musuhan, terus tiba-tiba si musuh diperbolehkan masuk ke dalam geng. Elo pasti emosi dong? Elo juga pasti akan melakukan hal yang sama seperti Soekarno pada masa itu, kalau si musuh diterima, artinya gue aja yang keluar dari geng. Biasanya gitu nggak sih?

Setelah kekuasaan beralih kepada Soeharto pada tahun 1966, Indonesia memutuskan untuk kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966. Kok mau sih balik lagi ke PBB, padahal kan, udah ada Malaysia di sana? Karena, Indonesia kembali menganut politik bebas aktif dan sebelumnya Indonesia udah berbaikan kok dengan Malaysia.

Keaktifan Indonesia di dalam PBB juga terlihat dari dipilihnya Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Adam Malik sebagai ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

Membentuk ASEAN

Setelah berteman dengan Malaysia, dipikir-pikir lagi kok rasanya seru juga ya berteman dengan negara tetangga. Banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari pertemanan tersebut. Akhirnya, dicetuskanlah organisasi yang mewadahi negara-negara di Asia Tenggara, yaitu ASEAN (Association of Southeast Asia Nations) yang didasari oleh rasa setia kawan, persahabatan, dan kerja sama.

ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Siapa saja perintis ASEAN? Indonesia salah satunya, guys.

• Indonesia → Adam Malik.
• Malaysia → Tun Abdul Razak.
• Singapura → Sinnathamby Rasaratnam.
• Filipina → Narciso Ramos.
• Thailand → Thanat Khoman.

Jadi, bisa dilihat ya ciri ciri politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru antara lain mengabdikan diri kepada kepentingan nasional, mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan bangsa, perdamaian internasional dengan menjalin hubungan baik antar negara, ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan persaudaraan antar semua bangsa.

Untuk gambaran lebih lanjut mengenai uraian di atas, elo bisa tonton video belajar Zenius dengan klik banner di bawah ini.

Baca juga: Tujuan Berdirinya ASEAN dan Peta Negara Anggota – Materi Sejarah Kelas 12

Contoh Soal dan Pembahasan Politik Luar Negeri Masa Orde Baru

Untuk menguji sejauh mana pemahaman elo mengenai materi di atas, gue ada beberapa contoh soal dan pembahasan yang bisa dijadikan sebagai referensi. Cekidot!

Contoh Soal

ASEAN merupakan perserikatan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang dibentuk pada tahun 1967 oleh ….

Jawab: ASEAN didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

*****

Hmm … sepertinya udah paham ya tentang politik luar negeri pada masa Orde Baru? Buat elo yang butuh referensi belajar lagi, bisa banget kok langsung tonton video belajar Zenius ke link yang udah gue sediakan di atas, atau bisa ke website dan aplikasi Zenius untuk melihat semua video belajar yang udah disediakan di sana.

Baca juga: Penyebab Konflik Israel dan Palestina – Materi Sejarah Kelas 12

Referensi:

Politik Luar Negeri Orde Baru — Video belajar Zenius Sejarah Indonesia Kelas 12.

Orde Baru — Kemdikbud (2019).

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri — Kemenkeu.